Category Archives: Article

BPJS Ketenagakerjaan Berikan Benefit Tambahan bagi Pekerja

menteri-ketenagakerjaan-m-hanif-dhakiri-mengusulkan-agar-ba

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengusulkan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan benefit (manfaat) tambahan  berupa peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi para pekerja/buruh. Peningkatan layanan manfaat tambahan itu ditujukan untuk  meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas pekerja sekaligus  meningkatkan kesejahteraan pekerja yang menjadi peserta BPJS.

Salah Satu Pemicu Ledakan Industri Listrik di Cina akibat kuranganya Perhatian akan K3

Ledakan di Cina Tewaskan 21 Orang

TEMPO.COJakarta – Sebuah ledakan menghantam pusat pembangkit listrik di Cina, menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai lima korban lain. Menurut laporan media setempat, insiden mematikan itu berlangsung di sebuah perusahaan listrik dengan tingkat keselamatan rendah.

Peristiwa tersebut berlangsung pada Kamis, 11 Agustus 2016, sehari menjelang peringatan satu tahun ledakan masif di pusat pergudangan di sebelah utara Kota Tianjing yang menewaskan sekitar 200 orang. “Kejadian ini salah satu insiden terburuk di Cina,” tulis Al Jazeera, Jumat, 12 Agustus 2016.

Menaker Panggil Pimpinan PT Maya Muncar

Menaker Panggil Pimpinan PT Maya Muncar

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Muhamad Hanif Dakhiri berjanji akan menyelesaikan kasus PT Maya Muncar (MM) dengan karyawan perusahaan tersebut. Perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur itu bermasalah dengan karyawannya karena perusahaan yang bergerak dalam bidang pengalengan ikan itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya sebanyak 58 orang.

“Menteri panggil pimpinan perusahaan itu untuk menjelaskan duduk persoalannya, dan pihak perusahaan telah berjanji kepada Menteri akan menyelesaikan semuanya secepatnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Maruli Apul Hasoloan, setelah menerima Direktur Utama PT Maya Muncar, Hendri Sutadinata di gedung Kemnaker, Kamis (2/6).

Hanif memanggil pimpinan perusahaan yang bergerak dalam pengalengan ikan tersebut atas desakan10 orang perwakilan pekerja perusahaan tersebut yang semuanya perempuan yang sejak empat hari lalu tidur di lantai 1 Gedung B, Kemnaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Hendri Sutadinata juga dikenal sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI).

Gaji Tak Dibayar, Karyawan Pengalengan Ikan Ini Ngadu ke Menaker

Gaji Tak Dibayar, Karyawan Pengalengan Ikan Ini Ngadu ke Menaker

Jakarta -Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri hari ini menerima perwakilan pekerja dan sebuah perusahaan pengalengan ikan asal Banyuwangi, Jawa Timur. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu membahas kasus hubungan kerja dan upah yang belum terbayarkan.

Sebanyak 58 pekerja dari perusahaan pengalengan ikan tersebut dirumahkan dan belum menerima penghasilan.

Usai pertemuan, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker, Maruli Tambunan, menjelaskan pihaknya sebagai mediator antara pekerja dan perusahaan. Dari pertemuan itu,menurut Maruli, Menaker meminta pihak perusahaan menyelesaikan hak-hak karyawan.

Indonesia-Perancis Mulai Buka Program Magang Di Perusahaan

kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan  Kedutaan besar  Perancis di Indonesia tentang program pemagangan antara Prancis dan Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan Penyataan Kehendak (Letter of Intent) di Jakarta pada Rabu  6 April 2016.

Kerjasama bilateral ini meliputi pemberian akses dan kesempatan kepada pemuda-pemudi Indonesia dan Perancis untuk meningkatkan keterampilannya melalui program pemagangan di perusahaan-perusahaan Perancis yang berada di Indonesia.

Sasaran peserta yang bisa mengikuti program pemagangan di perusahaan-perusahaan Perancis adalah pemuda Indonesia dan Perancis yang baru lulus dari sekolah kejuruan, sekolah menengah atas, universitas/perguruan tinggi dengan rentang usia 18-28 tahun.

“Salah satu tujuan dari kerjasama ini  adalah  memfasilitasi para penganggur dalam memperoleh  pekerjaan melalui pelatihan kerja, yaitu  melalui pelaksanaan program pemagangan,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Abdul Wahab Bangkona di Jakarta pada Rabu (6/4).

Pegawai Kontrak Juga Bisa Dapat THR Jika Sudah 1 Bulan Bekerja

THR

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/ buruh di perusahaan, yang diundangkan mulai 8 Maret 2016.

Permenaker yang merupakan salah satu peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang pengupahan ini, secara resmi menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan.

“Dalam peraturan baru, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan, kini berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarannya dihitung secara proporsional dengan masa kerja,” kata Menaker Hanif mengutip isi pasal 2 ayat 1 Permenaker No. 6/2016, di Jakarta, Kamis (31/3).

Indonesia Butuh Tambahan 1.858 Tenaga Mediator Hubungan Industrial

haiyani

JAKARTA (Pos Kota) – Indonesia membutuhkan tambahan 1. 858 orang mediator hubungan industrial, untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang melibatkan pekerja dan pengusaha.

Tenaga mediator yang ada saat ini masih sangat jauh dari memadai dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Indonesia.

Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Haiyani Rumondang mengungkapkan, saat ini mediator hubungan industrial yang dimiliki Kemnaker hanya berjumlah 897 orang. Jika dibandingkan dengan perusahaan di Indonesia yang berjumlah 264.489, seharusnya dibutuhkan 2755 mediator.

TKI di Penampungan KBRI Singapura Diberi Pelatihan

Pelatihan TKI Singapura

Jakarta: Setiap orang mengalami permasalahan. Demikian juga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Singapura. Namun, permasalahan tak menghalangi TKI untuk meningkatkan kualitas diri, yakni dengan menambah keterampilan.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang tata rias pengantin memberikan pelatihan kepada TKI yang berada di penampungan KBRI Singapura.

Pelatihan ditujukan untuk mengisi waktu luang para TKI dengan hal positif, sambil menunggu permasalahan yang dialami terselesaikan. Peserta yang telah mengikuti pelatihan tata rias pengantin ini kemudian diuji. Mereka yang lulus, mendapatkan sertifikat nasional dan internasional yang diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Pofesi (BNSP).

Menaker: Pengusaha Wajib Daftarkan Tenaga Kerja Asing Dalam Program BPJS

bpjs-2

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengingatkan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) wajib mendaftarkan pekerjanya  sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Setiap TKA yang bekerja di Indonesia selama lebih dari enam bulan wajib menjadi peserta jaminan sosial BPJS,” katanya dalam keterangan yang diterima Bisnis, Senin (14/3).

Hal ini disampaikannya kepada Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono, Syafri Adnan Baharuddin, Eko Darwanto, Rekson Silaban, M Aditya Warman, Inda D Hasman dan Poempida Hidayatulloh.

Menaker Sebut Jumlah Tenaga Kerja Asing Menurun

Tenaga Kerja Asing Mulai Menurun

JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukan peningkatan jumlah pekerja asing, yang pada Januari 2016 melonjak 73,46 persen dibandingkan Desember 2015. Namun, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyangkal data tersebut.

Menurutnya, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah menyangkut izin mempekerjakan tenaga asing, dari bulan Januari-Februari. Jika dibandingkan bulan Januari 2016 dengan Januari 2015 angkanya justru malah menurun.

”Jadi kalau yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik yang katanya kenaikan sekitar 74 persen, itu kunjungan, intensitas,” kata Hanif, saat rapat RDP dengan Komisi IX, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).